JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencapai lebih dari Rp 5.271 triliun per September 2018.
Angka tersebut meningkat dari 2016 yang jumlahnya Rp 2.263 triliun, dan 2017 yang jumlahnya Rp 4.830 triliun. Artinya dari 2017 ke September 2018, utang BUMN meningkat Rp 441 triliun. Namun, pemerintah mengklaim kalau seluruh BUMN yang berhutang itu sehat karena sanggup membayar.
Hal tersebut diungkapkan Deputi Bidang Restrukturisasi Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro. Dia mengatakan, BUMN BUMN ini masih memiliki kesanggupan membayar utang dengan aman.
"Dari 10 BUMN dengan utang terbesar dapat disimpulkan relatif menunjukkan kesanggupan membayar utang jangka panjang dan pendek serta dapat dikatakan aman," jelasnya.
Menanggapi itu, Anggota Komisi VI DPR-RI Daniel Lumban Tobing mempertanyakan total utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang besar. Menurut Daniel utang yang besar tidak bisa dibilang aman.
Dia pun meminta penjelasan dari Deputi Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN/Komisaris BUMN, Aloysius Kiik Ro. Aloy sebelumnya katakan utang dalam kondisi aman.
"BUMN Pak Aloy katakan ini aman. Apa yang nyatakan aman 5 tahun lagi," tegas Daniel pada Rapat Dengar Pendapat DPR dengan Kementrian BUMN, di Ruang Rapat Komisi VI, Gedung DPR Senayan, Senin (3/12/2018).
Daniel mengatakan bahwa Kementerian BUMN masih kurang transparan dalam melaporkan utangnya. Daniel juga menanyakan bagaimana proyeksi utang BUMN ke depannya.
"Harusnya sebelum bicara masing masing, Kementerian BUMN ini jelaskan kebijakannya gimana, jadi kita tahu ternyata Kementerian ada perannya bukan hanya administrasi. Singkatnya bagaimana ini utangnya, bakal naik atau turun," pungkasnya.
Daniel menilai hingga kini utang BUMN belum aman. "Saya nggak lihat ini aman, kalau transparan kita pun aman dengarnya," ujarnya.(R04)
Listrik Indonesia
